Nilai Pemerintah Abai Soal DOB, Forkonas CDOB Lakukan Audiensi dengan Komite I DPD RI

Rayu, otonominews.co.id
Jumat, 14 Februari 2020 | 08:03 WIB


Nilai Pemerintah Abai Soal DOB, Forkonas CDOB Lakukan Audiensi dengan Komite I DPD RI
Wakil Ketua Komite I DPD RI yang Juga Senator Asal Aceh, Fachrul Razi - Foto Istimewa
JAKARTA, (otonominews) - Komite I DPD RI menerima Forum Kordinasi Calon Daerah Otonomi Baru (Forkonas CDOB) untuk melakukan audiensi lanjutan berkaitan isu pemekaran DOB (Daerah Otonomi Baru), di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/02/2020).  

Acara tersebut dipimpin Wakil Ketua Komite I yang juga Senator asal Aceh, Fachrul Razi. Pada kesempatan itu, Fachrul mengatakan, rencana Tim Kerja (Timja) DOB DPD RI akan dibentuk Pantia Khusus (Pansus) DOB pada sidang Pleno yang akan datang.

"Kita akan tingkatkan Timja DOB di DPD RI menjadi Pansus DOB pada sidang Pleno mendatang," kata Fachrul Razi yang disambut tepuk tangan pengurus CDOB se-Indonesia. 

Dalam rapat lanjutan tersebut, Pengurus Forkonas CDOB ini hadir menyampaikan beberapa langkah strategis yang akan mereka ambil tahun ini. Termasuk dalam waktu dekat akan Mengadakan MUNAS (Musyawarah Nasional) pemilihan Ketua Baru di Jakarta. 

Sekjen Forkonas CDOB, Sekjen Abdurrahman Sang menyampaikan rasa prihatin atas sikap Pemerintah Pusat yang abai atas aspirasi mereka.

Termasuk mengabaikan Surat Paripurna DPD RI. Bagi Mereka, Pemerintah telah melecehkan Institusi Negara DPD RI. Di lain sisi, Senator Fachrul Razi mengungkapkan bahwa ia selaku ketua Timja DOB berencana akan membentuk Pansus DOB dan menggagas lahirnya RUU DOB sebagai langkah Alternatif. 

“Habis Energi Kita menunggu ditandatanganinya PP Detada & Desertada," ujarnya. 

Meski begitu, senator asal Aceh ini menyampaikan, Pengurus Forkonas tetap semangat dan konsisten memperjuangkan pemekaran dan akan selalu bersuara untuk Forkonas. 

"Perjuangan kita tetap, mekar bukan makar," katanya.   

Dalam kesempatan tersebut, Fachrul Razi didampingi Senator Maria Goreti yang berasal Kalimantan Barat).

Adapun, hasil audiensi melahirkan beberapa rekoemndasi antara lain mendesak Presiden menindaklanjuti Surat DPD RI perihal penandatanganan PP Detada dan Desertada dan mempersiapkan Munas Forkonas tahun 2020.
 


ARTIKEL TERKAIT