Setahun Menjabat, Bupati Wajo Tutup Defisit dan Naikkan PAD

Iksan, otonominews.co.id
Selasa, 11 Februari 2020 | 18:07 WIB


Setahun Menjabat, Bupati Wajo Tutup Defisit dan Naikkan PAD
Amran Mahmud dan Amran (Duo Amran) Saat Dilantik Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Wajo, Sulawesi Selatan oleh Gubernur Prof H Nurdin Abdullah
WAJO, (otonominews) - Baru setahun menjabat pasca dilantik awal 2019 lalu, kepemimpinan Bupati Wajo Amran Mahmud dan Wakilnya H. Amran patut diacungi jempol. Pasalnya, berkat kerja keras dan kecerdasan duo Amran itu mampu mengeluarkan Kabupaten Wajo dari beban defisit hingga meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Diketahui pada tahun 2018 lalu, Kabupaten Wajo mengalami defisit anggaran hingga Rp67 miliar. Setelah Amran Mahmud dan Wakilnya Amran dilantik awal Tahun 2019, mereka langsung melakukan pembenahan dan inovasi untuk menutup defisit tersebut.

Langkah awal yang dilakukan yakni dengan melakukan rasionalisasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan melakukan transparansi anggaran. Selain mengeluarkan Wajo dari beban defisit, Amran Mahmud juga berhasil meningkatkan penerimaan PAD yang pada tahun 2018 capaian PAD hanya sekitar Rp134.000.960.863,33 miliar (84 persen) meningkatkan di tahun 2019 yang mencapai Rp142.128.537.381,05 (97,5 persen) khusus PAD.

Selain itu, berbagai terobosan pun dilakukan Amran Mahmud guna memajukan daerahnya, mulai dari penerapan system keuangan, baik pendapatan daerah maupun pengelolaan keuangan yang secara akuntable dan transparan. Serta penataan reformasi birokrasi untuk mewujudkan salah satu agenda pembangunan yaitu reformasi birokrasi yang transparan dan akuntable.

Bupati Wajo, Amran Mahmud menuturkan bahwa ditahun 2019, penerapan system online pajak daerah mulai dilaksanakan April 2019 tepatnya dua bulan pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Wajo.

"Melalui MoU antara Pemda Kabupaten Wajo dengan PT Bank Sulselbar, penerapan sistem online ini dikenal dengan nama Mobile Online System (MPOS), dengan memasang sebanyak 30 alat transaksi  pada warung, restoran dan rumah makan yang masih berpusat di kota mampu menekan kebocoran pajak dan meningkatkan penerimaan pajak," katanya.

Selain MPOS, Pemerintah Wajo juga telah melakukan kerjasama dengan Kantor Pertanahan Wajo untuk penerapan sistem host to host dan sangat berpengaruh pada peningkatan penerimaan BPHTB di Wajo.

Selanjutnya, pada sistem pengurusan perijinan, pemerintah daerah juga menerapkan sistem tax clearing atau konfirmasi status wajib pajak yang dilaksanakan mulai Oktober 2019 dengan perbup no 148 tahun 2019 yang bertujuan meningkatkan PBB-P2.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, Armayani mengatakan bahwa sektor penerimaan PAD yang meningkat diantaranya penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang jauh melampaui target Rp2 miliar.

"Realisasi penerimaan sampai Desember 2019 mencapai angka Rp2,6 miliar rupiah targetnya hanya Rp2 miliar, begitu juga PBB sektor perkotaan yang melebihi target yang sudah ditetapkan Pemda. Sementara untuk pajak restoran walaupun tidak mencapai target tahun 2019 tetapi mampu memberi kenaikan pendapatan dari tahun sebelumnya," katanya.

Selain di sektor pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Wajo juga telah melakukan beberapa perbaikan dari sektor pengelolaan keuangan yang diantaranya adalah pelaksanaan transaksi non tunai (TNT).

"Transaksi non tunai langsung diterapkan sejak pemerintahan duo Amran, transaksi non tunai ini memberikan dampak positif terkait aliran keuangan yang meminimalisir terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran. Disamping itu defisit anggaran di tahun 2018 yang lebih Rp67 miliar rupiah juga telah selesai dibayarkan pemda sampai pada Desember 2019, sehingga sudah tidak ada beban pemerintah kabupaten Wajo lagi," jelas Armayani.

Sementara Wakil Bupati Wajo, H Amran mengatakan untuk penataan birokrasi pemerintah daerah, diawal periode kepemimpinannya langsung melakukan perumusan perampingan OPD yang menghasilkan perda no 1 tahun 2019 tentang struktur organisasi.

"Tujuannya agar anggaran Pemda lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan publik, Perda ini sudah diterapkan atau dilaksanakan pada tahun 2020 ini.  Kami juga selalu menggaungkan tagline di tahun 2020 yakni Gaspoll," pungkasnya.