Gubernur Edy Rahmayadi Juga Ikut Tolak Eks ISIS Balik ke Indonesia

Rayu, otonominews.co.id
Selasa, 11 Februari 2020 | 06:16 WIB


Gubernur Edy Rahmayadi Juga Ikut Tolak Eks ISIS Balik ke Indonesia
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi - Foto Istimewa
MEDAN, (otonominews) - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi ikut menolak rencana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ke Tanah Air.

Penolakan ini senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang juga menolak kepulangan eks ISIS.

"Nggaklah, janganlah. Yang sudah pindah warga negara ngapain pindah lagi," ujar Edy kepada wartawan, Senin (10/02/2020).

Penolakan ini juga sebelumnya telah dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Pernyataan Jokowi ini disampaikannya sebagai pendapat selaku seorang Presiden, bukan keputusan rapat terbatas (ratas) mengenai kepulangan WNI eks ISIS.

"Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lho ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang 'tidak'. Tapi masih dirataskan. Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya semuanya dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan. Hitung-hitungannya," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (05/02/2020).

Diketahui, Gubernuyr Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menolak dipulangkannya eks ISIS ke Indonesia karena mereka (eks ISIS) sudah sengaja membakar paspor.

"Jateng punya program khusus untuk deradikalisasi. Tapi yang di luar negeri itu jelas bukan tanggungjawab kami. Apalagi mereka sudah dengan sengaja membakar paspor WNI," jelas Ganjar, Jumat (07/02/2020).

Wacana pemulangan WNI eks ISIS ini mencuat usai organisasi teroris tersebut tumbang. Operasi militer untuk menyingkirkan ISIS berakhir sejak 23 Maret 2019 seiring dengan terpojoknya milisi ISIS, di Baghouz, sebuah desa kecil di Deir Ez-Zor, Suriah. 

Pasukan Demokratik Suriah (SDF) lantas menahan milisi yang tersisa. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) memperkirakan sekitar 8.500 kombatan ditahan. 

Sementara para perempuan dan anak-anak dikirim ke sejumlah kamp pengungsian, salah satunya Kamp Al-Hol di Provinsi Hasakeh yang jaraknya 60-70 jam berjalan kaki dari Baghouz. 

Banyak dari kombatan dan anggota keluarga ISIS ini adalah warga negara asing, termasuk warga negara Indonesia. Berdasarkan rilis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 14 Maret 2019, ada sekitar 66.000-67.000 ribu pengungsi di kamp tersebut, melebihi kapasitas kamp itu yang cuma bisa menampung 10.000 orang. 

International Rescue Committee (IRC) menyebut pada awal proses pengungsian, sekitar 100 balita tewas sepanjang perjalanan atau setibanya di kamp karena malnutrisi dan penyakit lain. 

Otoritas Kurdi yang selama ini mengurus pengungsi eks ISIS mendesak dunia internasional untuk memulangkan warganya ke negara asal. Sikap tak acuh internasional dirasa menjadi beban, sebab mereka harus mengurus para pengungsi ketika mereka juga sedang memperbaiki kehidupannya. 

“Kurdi telah sangat menderita selama ini berada di bawah ISIS dan juga melawan kelompok militan itu,” kata pejabat Kurdi, Abdul Karim Omar seperti dikutip BBC.