Libatkan Lima Kabupaten dan Kota

Presiden Jokowi Apresiasi Pengelolaan TPA Sampah Regional Banjarbakula

Rayu, otonominews.co.id
Sabtu, 08 Februari 2020 | 18:52 WIB


Presiden Jokowi Apresiasi Pengelolaan TPA Sampah Regional Banjarbakula
Presiden Jokowi Sat Meresmikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbakula di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

BANJARBARU, (otonominews) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi model pengelolaan dan pengolahan sampah di TPA Sampah Regional Banjarbakula, Banjarbaru yang melibatkan kerjasama sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. 

Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi ketika meresmikan tempat pembuangan akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbakula di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Jumat, (07/02/2020).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyebut bahwa model pengelolaan tersebut dapat menjadi contoh bagi provinsi lainnya.

"Saya tahu pengelolaan sampah itu tidak mudah. Mengatur satu tempat saja sulit apalagi jika dalam lingkup satu provinsi. Tapi saya sangat mengapresiasi bahwa ternyata ada model TPA yang bisa melibatkan beberapa kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini," ujarnya.

TPA Sampah Regional Banjarbakula yang pembangunannya telah diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dengan anggaran sebesar Rp149 miliar tersebut menampung 790 ton sampah setiap harinya yang berasal dari lima kabupaten dan kota di kawasan metropolitan Banjarbakula yang mencakup Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut.

"Apa yang telah dikerjakan di TPA Regional Banjarbakula ini dapat menjadi contoh yang baik bahwa sinergi itu bisa dilakukan. Kolaborasi antarkabupaten dan kota dalam satu provinsi itu juga bisa dilakukan. Tidak perlu ego kedaerahan. Apa yang telah dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan dalam pengelolaan TPA regional ini saya rasa bisa menjadi contoh di provinsi-provinsi lain," kata Presiden.

Mengutip siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, TPA dengan luas lahan keseluruhan mencapai 15 hektare tersebut mengimplementasikan sistem sanitary landfill dengan tujuan membuat kawasan di sekitar tidak tercemar oleh bau dari timbunan sampah. 

Cara kerja sistem yang ada pada TPA tersebut pada dasarnya dengan membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah setelah sebelumnya dilakukan pemilahan terhadap sampah-sampah yang ada.



Presiden Jokowi Sat Meresmikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbakula di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Kemudian, cairan atau air lindi dari sampah basah yang ada di sana juga diolah terlebih dahulu hingga menjadi air bersih yang tidak mengandung zat kimia yang dapat berakibat pada pencemaran lingkungan.

"Sampah yang masuk telah melalui pemilahan sehingga hanya 30 persen dari sampah awal. Ini bagus sekali. Air sampahnya juga bersih dan tidak mengandung zat kimia berbahaya jadi aman dan tidak mencemari lingkungan," kata Presiden.

Meski demikian, Presiden terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah sehingga dapat diproses sedemikian rupa dan memberikan nilai tambah lain seperti pembangkit listrik sehingga sampah tidak lagi menjadi sumber masalah bagi kawasan sekitar.

"Meskipun TPA yang bagus sudah ada, masyarakat tetap harus kita latih bersama-sama untuk mandiri sehingga bisa mengurangi dan memilah lampang. Bisa reuse, bisa reduce, dan bisa recycle. Belajar pengelolaan cara mengolah sampah dan meminimalkan sampah rumah tangga," tandasnya.

Untuk diketahui, selepas peresmian TPA, Kepala Negara melakukan penanaman pohon meranti di sekitar lokasi TPA. Pohon meranti diketahui memiliki nilai ekonomis tinggi sekaligus berfungsi dalam mengurangi dampak erosi, menyuburkan tanah, juga meningkatkan sumber cadangan air tanah.

Hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.