IPW: Kapolri Harus Beri Perintah Tembak di Tempat untuk Harun Masiku

Rayu, otonominews.co.id
Sabtu, 08 Februari 2020 | 17:11 WIB


IPW: Kapolri Harus Beri Perintah Tembak di Tempat untuk Harun Masiku
Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S. Pane - Foto Istimewa

JAKARTA, (otonominews) - Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S. Pane menegaskan, sudah saatnya Kapolri Idham Azis mengeluarkan perintah tembak di tempat terhadap Harun Masiku. Sehingga semua anggota Polri bisa dengan serius menangkap politisi Partai Demokrat yang lompat ke PDIP tersebut dalam keadaan hidup ataupun mati.

Hal tersebut disampaikan Neta S. Pane dalam siaran pers-nya yang diterima otonominews, Jumat, (07/02/2020).

Neta S. Pane menilai, sikap tegas perlu dilakukan Polri setelah Kapolri menyatakan sudah menyebar DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap Harun Masiku ke 34 polda dan 504 polres di seluruh Indonesia. 

"Meskipun sudah menyebarkan DPO ke semua penjuru tanah air, kenyataannya, anggota Polri tak kunjung bisa menangkap Harun," ujar Neta S. Pane. 

Oleh sebab itu, katanya, Polri harus bisa bersikap lebih tegas lagi, yakni memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk melakukan tembak di tempat, hidup atau mati, agar Harun Masiku keluar dari persembunyiannya. 

"Dengan adanya perintah tembak di tempat ini Harun pasti berpikir dua kali untuk tetap bersembunyi. Bagaimana pun, berbagai manuver politik yang dilakukan Harun selama ini, yakni pindah partai, berusaha masuk ke DPR hingga bersembunyi dari kejaran KPK, adalah untuk mempertahankan hidup dan melanggengkan eksestensi maupun karir politiknya," urai Neta S. Pane.

Dirinya menduga, Harun adalah saksi kunci dalam kasus pemberian suap terhadap anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), awal Januari 2020 lalu. 

Sejak OTT terjadi pada 8 Januari 2020, terhadap Komisioner KPU, Harun Masiku tenggelam bak ditelan bumi. Oleh sebab itu, katanya, Ind Police Watch (IPW) mendesak Polri agar bekerja cepat membantu KPK untuk segera menangkap Harun Masiku. 

"Sudah sebulan Harun belum tertangkap dan masih bebas berkeliaran di luar. Akibatnya, proses pengungkapan kasus suap yang diduga melibatkan komisioner KPU itu menjadi terhambat gegara saksi kuncinya belum juga tertangkap," terangnya. 

Lebih jauh dikatakannya, mengingat Harun adalah saksi kunci, bukan mustahil ada pihak-pihak yang berusaha menghabisi nyawanya agar kasus suap di KPU tidak terungkap dengan terang benderang. 

"Polri perlu juga melindungi Harun. Salah satunya adalah dengan perintah tembak di tempat agar Harun mau segera menyerahkan diri atau keluar dari tempat persembunyiannya dan kemudian diamankan serta diserahkan ke KPK agar kasusnya terselesaikan dengan tuntas dan nyawa Harun terselamatkan dari pihak pihak yang hendak menghabisinya," pungkas Neta S. Pane.