Sumbar Masuk Kategori Rawan Pilkada

Gubernur Irwan Sebut, Selama Dua Kali Gelaran Pilkada Selalu Aman

Rayu, otonominews.co.id
Sabtu, 08 Februari 2020 | 07:25 WIB


Gubernur Irwan Sebut, Selama Dua Kali Gelaran Pilkada Selalu Aman
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno - Foto Istimewa
PADANG, (otonominews) - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengaku heran daerahnya bisa masuk dalam lima provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi versi Polri untuk Pilkada 2020. Pasalnya selama ini pelaksanaan pesta demokrasi selalu berjalan baik di seluruh wilayah Sumbar.

"Saya tidak melihat apa maksudnya (tingkat kerawanan ini). Justru Pilkada serentak di Indonesia itu awalnya dimulai di Sumbar pada 2010, baru di daerah lain. Dan setahu saya nggak pernah ada masalah," katanya di Padang, Jumat, (07/02/2020).

Irwan Prayitno mengungkapkan keheranan tersebut terkait data Divisi Humas Polri tentang pemetaan tingkat kerawanan tertinggi jelang Pilkada 2020 dan memasukkan Sumbar pada posisi lima teratas.

Irwan Prayitno mengatakan, sebagai gubernur dua periode ia melewati dua kali proses Pilkada yaitu 2010 dan 2015. Ia mengikuti proses dua kali pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif juga Pilkada untuk kabupaten/kota.

"Rasanya selama ini nggak ada masalah. Tidak ada anarkis. Kalau ada satu atau dua yang protes ke Bawaslu, itu biasa. Daerah lain juga. Tetapi kalau yang disebut kerawanan saya tidak jelas (yang mana)," katanya.

Meski demikian ia meminta pemerintah daerah, penyelenggara, pihak keamanan dan pihak lain yang terlibat untuk bisa memastikan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Sumbar berjalan dengan baik dan lancar.

Saat ini ia menilai tahapan pelaksanaan Pilkada di daerah itu masih berjalan dengan baik dan kondusif. Ia berharap hal itu tetap bisa dipertahankan hingga prosesnya selesai nanti.

Sementara itu Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen mengatakan saat ini tahapan Pilkada sudah memasuki pembentukan penyelenggara di tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Sejumlah calon perseorangan juga sudah mulai melakukan penjajakan untuk mengumpulkan dukungan KTP. "Sejauh ini, proses berjalan dengan baik dan kondusif," ujarnya.

Sebelumnya sesuai data Divisi Humas Polri terdapat sembilan provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi di Indonesia yaitu, Sulawesi Tengah (55,72) dan Sulawesi Utara (38,09).

Lalu, Kalimantan Selatan (37,12), Kepulauan Riau (34,58), Sumatera Barat (27,57), Bengkulu (25,06), Kalimantan Utara (22,14), Jambi (21,81) dan Kalimantan Tengah (10,44).
 


ARTIKEL TERKAIT