FPI Dilarang, Apa Salah Mereka?

Refly Harun: Sejarah Akan Menilai, Apakah Yang Dilakukan Pemerintah Adil Atau Tidak

Husnie, otonominews.co.id
Rabu, 30 Desember 2020 | 15:50 WIB


Refly Harun: Sejarah Akan Menilai, Apakah Yang Dilakukan Pemerintah Adil Atau Tidak
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun

JAKARTA, (otonominews) - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, bahwa melarang sebuah organisasi tentu ada alasannya. Dia juga mempertanyakan apa alasan Pemerintah melarang Front Pembela Islam (FPI).

"Kita tidak tahu apa alasan pelarangan FPI. Karena sejak kedatangan Habib Rizieq sampai sekarang justru FPI banyak dirugikan. Kehilangan 6 laskarnya. Habib Rizieq dijadikan tersangka dsb," ujar Refly dalam keterangan videonya lewat Channel YouTube Refly Harun, Rabu (30/12/2020).

Itu semua, lanjutnya, bertubi-tubi serangan kepada FPI. Habib Rizieq dijadikan tersangka untuk dua kegiatan. Pertama di Petamburan dan kedua di Megamendung. Dan kasus nya bersama Firza Husen dibuka kembali.

"Lalu, tanggal 7 Desember dini hari 6 laskar FPI meninggal dunia. Ada yang mengatakan bahwa in Unlawful Killing (pembunuhan di luar hukum)," ujarnya.

Refly menuturkan, dalam jangka waktu bersamaan di tahun ini ditengah hiruk pikuk seperti itu justru FPI dibubarkan. "Pembubarannya tentu ada alasan. Apakah alasan itu sejak Habib Rizieq pulang hingga sekarang maka sesungguhnya yang banyak dirugikan adalah FPI sendiri," cetusnya.

Berikutnya, tanya Refly, bagaimana FPI mau memperjuangkan anggotanya yang tewas kalau diamputasi kakinya. Bagaimana pula mereka mau memperjuangkan atau dukungan kepada Habib Rizieq yang ada nuansa seperti dikriminalitasi ataupun dia dijadikan tersangka dengan dasar hukum yang kuat itu menurutnya bukan perkara hukum yang luar biasa.

"Saya katakan banyak ditempat lain banyak dilakukan seperti itu tidak juga dijadikan tersangka karena yang namanya hukum pidana itu ultimum remedium  itu adalah kesempatan terakhir atau jalan terakhir," katanya.

Refly menilai, pembubaran sebuah organisasi seperti FPI yang sudah berdiri sejak 1998 tentu tidak boleh sembarangan. Dia mengungkapkan pada tahun 2017 pernah mengatakan tidak setuju dengan undang-undang ormas yang memungkinkan pemerintah bisa membubarkan sebuah ormas tanpa proses hukum sama sekali. 

"Dan prosesnya dibalik, organisasinya dibubarkan lalu organisasi itu melakukan callen kepada pengadilan status pembubaran itu tidak dilakukan. Namun, persoalannya adalah pembubaran itu tertuang dalam sebuah keputusan seperti apa? Apakah ada objek keputusan. Katakanlah kalau ada objek keputusan tidak tertulis tetap saja bisa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," terangnya.

Tapi, kata Refly, pengadilan tata usaha tersebut tidak membuktikan kesalahan FPI. Apakah FPI sudah melanggar hukum ayau memenuhi butir-butir pembubaran sebuah organisasi. PTUN tersebut itu hanyalah membuktikan apakah tindakan pemerintah membubarkan FPI adalah tindakan yang sesuai dengan prosedur. 

"Jadi bukan esensi dari pembubaran itu sendiri tapi prosedur pembubaran itu sesuai atau tidak. Ini yang sebenarnya tidak disadari. Waktu itu saya menentang Perppu. Karena tidak mengangkat esensi terlebih dahulu baru dibubarkan, tapi dibubarkan terlebih dahulu esensi belakangan," bebernya. 

Dan ketika di callen itu, ujarnya, bukan esensi dari pembubaran tapi prosedur dari pembubaran. Yakni prosedur keluarnya keputusan tata usaha negara apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas pemerintahan yang baik atau tidak. 

"Jadi, bukan pembuktian  kesalahan FPI. Karena kalau pembuktian kesalahan FPI bukan di PTUN tapi di pengadilan umumnya. Ini menurut saya tidak compatible nya Perppu yang sudah menjadi undang-undang tersebut," jelas Refly.

"Biarlah sejarah yang akan menilai apakah yang dilakukan pemerintah ini adil atau tidak. Apakah yang diumumkan Prof Mahfud adil atau tidak. Saya hanya ingin melihat apakah tindakan pembubaran FPI sebagai organisasi terlarang adalah tindakan yang bisa dibenarkan menurut hukum dan hak asasi manusia, " lanjutnya.

Hal ini, katanya, akan dibuktikan lebih lanjut dalam proses kedepan. Dia tidak ingin mengatakan formal perundang-undangan karena kadang dibawa ke proses pengadilan percuma daja karena memakan waktu yang lama sementara mereka sudah dinyatakan bubar atau dinyatakan terlarang. 

"Dan barangkali setelah ini akan ada tindakan kekerasan terhadap anggota-anggota FPI yang memprotes. Mudah-mudahan kekerasan hukum tidak diterapkan kepada anggota FPI karena bagaimana pun mereka bukanlah para teroris, para penjahat yang mengacau negara," cetusnya.

Mereka, ungkapnya, sudah berjasa dalam medan tsunami Aceh dan juga telah berjasa pada medan kemanusiaan gempa di Sulawesi. Seharusnya memang dilihat kesalahan apa secara spesifik yang menyebabkan organisasi ini.harus dibubarkan. 

"Apakah karena perbuatan masa lalunya yang sebenarnya harusnya sudah diselesaikan masa lalu ataukah karena perbuatan orang per orang. Jadi, kalau akhir ini mengadakan kegiatan kerumunan di Petamburan dan Megamendung, penyambutan Habib Rizieq di bandara atau acara 212, apakah itu justice tape yang diganjar larangan aktivitas FPI?" tanya Refly.

"Mudah-mudahan negeri ini diberkati keadilan dan kebenaran, bukan negeri kekuasaan tapi negeri keadilan dan kebenaran," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa Front Pembela Islam (FPI).

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI," terang Peneribtah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD   dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (30/12/2020).

Mahfud MD menyebut berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK, nomor 82 PUU11 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember 2014. Dia pun menegaskan, pemerintah melarang aktivitas FPI.

Menurut Mahfud MD, keputusan pemerintah ini sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ormas.

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan seusai putusan MK Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember 2014. Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa," ," kata Mahfud MD..

Dengan tidak adanya legal standing terhadap ormas FPI, maka Mahfud minta pemerintah pusat dan daerah untuk menolak semua kegiatan yang dilakukan FPI.

"Kepada aparat pemerintah, pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini, karena legal standing-nya tidak ada," . tegas Mahfud.

Mahfud mengatakan, bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktifitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum. 

“Tindak kekerasan, sweeping atau razia secar sepihak, provokasi dan sebagainya,” jelas Mahfud MD.

Dalam konferensi pers tersebut, Mahfud MD didampingi Mendagri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Menkumham Yassona Laoly, dan Menkominfo Jhonny G Plate. 


ARTIKEL TERKAIT