DPR Harus Transparan Ke Publik Dalam Penyempurnaan RUU HIP

Husnie, otonominews.co.id
Jumat, 19 Juni 2020 | 09:34 WIB


DPR Harus Transparan Ke Publik Dalam Penyempurnaan  RUU HIP
Ketua Umum Pernusa, KP Norman Hadinegoro
JAKARTA (otonominews) -- Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), KP Norman Hadinegoro menyambut baik inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Dia menegaskan, Pancasila yang dimaksud itu sesungguhnya bukanlah Trisila dan Ekasila. Dia maklumi saat ini banyak yang masih berburuk sangka terhadap RUU HIP ini.

"Tetapi pengamalan Pancasila terdapat lima sila yang terkandung adalah satu kesatuan yang bulat dan utuh. Pancasila itu dapat mempersatukan dari berbeda suku, agama, bahasa dan budaya. Tidak ada ideologi lain, selain Pancasila berakar dari budaya Indonesia," ujar Norman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/6/2020).

Inisiatif DPR membuat RUU HIP, katanya, sebenarnya harus kita sambut dengan baik, karena pengamalannya ada payung hukum. "Adanya UU HIP tersebut akan melahirkan Badan Negara yang independen mengurus dan pelestarian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," katanya.

Pemerintah meminta tunda RUU HIP akan lebih baik agar DPR lebih menyempurnakan RUU HIP dan memberi kesempatan kepada mayarakat luas untuk berdialog atau dengar pendapat sesuai tugas dan fungsi DPR.
 
KP Norman Hadinegoro memahami banyaknya pernyataan yang bertentangan dengan sikap DPR itu belum transparan . "Kita maklumi banyak yang masih berburuk sangka terhadap RUU HIP ini," ujarnya.

Kendati demikian, Norman juga mendorong DPR untuk menampung seluruh aspirasi yang belakangan banyak disuarakan masyarakat dan para elite politik, yakni Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

"Itu hanya masalah teknis dan semua harus ditampung usulan masyarakat agar RUU lebih sempurna. Semua usulan rakyat harus ditampung karena DPR perwujudan perwakilan dari rakyat karena mereka dipilih rakyat melalui pemilu," ucapnya.

Norman juga menyarankan legislatif itu mengundang pakar dan ormas-ormas yang dapat  memberikan masukan-masukan dalam pembahasan RUU HIP ini. Dia yakin semua akan setuju jika DPR transparan terbuka untuk publik dalam penyempurnaan RUU. 

"Kita semua sepakat Pancasila sebagai Ideologi Negara sudah final. Pancasila yang dimaksud tertera dalam alinea keempat dan dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan sumber hukum Indonesia, segala produk hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila," kata Norman Hadinegoro.