Ombudsman RI Dukung Langkah Anies Baswedan Tangani potensi penyebaran Corona

Husnie, otonominews.co.id
Minggu, 05 April 2020 | 07:40 WIB


Ombudsman RI Dukung Langkah Anies Baswedan Tangani potensi penyebaran Corona
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

JAKARTA, (otonominews) - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan penebaran corona (Covid-19) di ibu kota. Dengan segala keterbatasan kewenangan yang dimiliki dan arahan pemerintah pusat yang belum memadai, Pemprov DKI Jakarta   telah melakukan upaya yang luar biasa.

"Pemprov DKI, berhasil menekan potensi penyebaran Covid-19 ke tingkat yang lebih membahayakan," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho, dalam keterangan persnya, Sabtu (4/4/2020).

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya juga mendukung permohonan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Kementerian Kesehatan yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurutnya, permohonan ini sesuai dengan ketentuan Pasar 6 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB.

"Langkah yang diambil beliau dan jajaran menunjukkan itikad besar pemprov untuk memastikan keselamatan warga adalah hal yang utama," ujar Teguh.

Permohonan ini, Teguh menyebutkan, menunjukkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memenuhi kaidah administrasi yang baik, yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat sebagaimana yang diamanatkan dalam PP tersebut. 

"Permohonan ini sekaligus untuk memastikan wilayah kewenangan mana yang dikelola oleh pemerintah pusat dan mana yang dikelola oleh pemerintah daerah," kata Teguh.

Ombudsman RI Jakarta Raya juga menilai upaya permohonan PSBB yang diajukan 3 April 2020, sekaligus juga untuk memastikan rentang kendali dan rentang tanggung jawab secara pasti yang harus dipikul Gubernur Anies Baswedan dan Pemprov DKI Jakarta, juga yang harus ditangani pemerintah pusat.

"Kami memantau peta penyebaran Covid-19 sebagai bagian dari peningkatan kesadaran publik atas pandemi corona yang dilakukan Pemprov DKI," ungkapnya.

Pemprov DKI,  juga telah membuat dan melaksanakan protokol pemakaman bagi lebih dari 400 warga DKI Jakarta yang meninggal dengan gejala menyerupai Covid-19 sebagai antisipasi penyebaran pademi yang lebih luas dan bagian dari proses penekanan kepanikan publik. 

"Kami melihat Gubernur dan jajaran tidak hanya melihat angka kematian akibat pandemi ini sebagai angka statistik semata dan langkah-langkah yang diambil beliau dan jajaran menunjukkan itikad besar pemprov untuk memastikan keselamatan warga adalah hal yang utama," kata Teguh.

Selain itu, Ombudsman Jakarta Raya juga mencatat upaya pemberian insentif bagi para tenaga medis, penyiapan hotel dan fasilitas penginapan bagi para tenaga medis, serta penyediaan rumah sakit rujukan. Ditambah fasilitas laboratorium pengambilan sampel tes PCR yang memadai. 

Meski pembatasan arus lalu lintas antarkota, antarprovinsi, dan transportasi publik dalam kota telah ditolak oleh pemerintah pusat, tetapi Ombudsman mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta.


ARTIKEL TERKAIT