Terkait 'Desa Hantu', Menko Airlangga Akan Panggil BPK

Rayu, otonominews.co.id
Jumat, 08 November 2019 | 16:41 WIB


Terkait 'Desa Hantu', Menko Airlangga Akan Panggil BPK
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto - Istimewa

JAKARTA, (otonominews) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melakukan audit aliran dana ke desa fiktif atau kerap juga disebut 'Desa Hantu' yang sebelumnya dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku akan memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu untuk mengecek kembali penggunaan dana desa dan jumlah desa yang ada di Indonesia.

Sejauh ini, ia belum bisa berspekulasi mengenai penyebab keberadaan desa 'siluman' tersebut.

"Nanti kami lihat dulu karena kan itu perlu audit, kami lihat laporan audit BPK nya," ujarnya, Jumat (08/11/2019).

Airlangga juga tak mengiyakan apakah ada potensi kesalahan data antar kementerian/lembaga (K/L), sehingga sejumlah dana desa mengalir ke beberapa desa tak berpenghuni.

"Nanti harus lihat data dulu, diaudit dulu," ujarnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkap keberadaan desa fiktif tak berpenghuni di Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurutnya, desa sengaja didaftarkan agar memperoleh jatah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah.

"Kami mendengar beberapa masukkan karena ada transfer yang '' dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," kata Sri Mulyani.

Sementara, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Heri Gunawan mengaku akan memanggil Kementerian Keuangan untuk meminta penjelasan tarkait penyaluran dana desa ke desa fiktif.

Menurutnya, perlu dilakukan audit terhadap penyaluran dana desa dari 2015 hingga 2019.

"Tidak menutup kemungkinan selain kasus desa siluman di Konawe Sulawesi Tenggara, masih ada dana desa disalahgunakan oleh pihak tertentu di tempat lainnya," tegasnya.